MAKALAH
TENTANG
WAWASAN NUSANTARA
Dibuat guna memenuhi tugas mata
kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Dosen Pengampu : Teguh Setiadi,
S.Kom. M.Kom
Dibuat Oleh :
Nama : KUNARSO
Kelas : SKC 14.1
NPM : 4103914100004
SEKOLAH TINGGI ELEKTRONIKA DAN
KOMPUTER
(STEKOM)
2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah ini. Makalah ini di buat untuk membantu mahasiswa memahami materi Wawasan
Nusantara pada Mata
Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Teguh
Setiadi, S.Kom. M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, serta semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari
semua pihak sangat di perlukan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, penulis mohon maaf
apabila dalam makalah ini masih banyak kesalahan.Semoga makalah ini bermanfaat
bagi penulis sendiri dan bagi pembaca, serta menjadi pintu gerbang ilmu
pengetahuan khususnya Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan.
Weleri, Mei 2016
Penulis
DAFTAR
ISI
HALAMAN JUDUL.........................................................................................................i
KATA
PENGANTAR ......................................................................................................ii
DAFTAR ISI................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang...........................................................................................
1
B. Rumusan
Masalah ..................................................................................... 2
C. Tujuan
Penulisan.........................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
A. Wawasan
Nusantara.................................................................................... 3
B. Wawasan
Nasional Indonesia..................................................................... 6
C. Wawasan
Nusantara Sebagai Wawasan Nasional Indonesia.................... 11
D. Implementasi
Wawasan Nusantara........................................................... 11
E. Sosialisasi
Wawasan Nusantara................................................................ 12
F. Tantangan
Implementasi Wawasan Nusantara.......................................... 12
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................................ 15
B.
Saran...........................................................................................................15
DAFTAR
PUSTAKA
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka,
negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan
sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang
strategis dan kaya akan sumber daya manusia(SDM). Kelemahannya terletak pada
wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu
bangsa, satu negara dan satu tanah air. Dalam kehidupannya,bangsa Indonesia tidak
terlepas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitar
(regional atau internasional). Salah satu
pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah
nusantara disebut Wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan
negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat
yang adil, makmur dan sentosa.
Suatu bangsa dalam menyelengarakan
kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas
hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, idiologi,
aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya
dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.
Upaya
pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi
yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah
serta jati diri.
Kata
wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau
memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Kehidupan
negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehinga wawasan
harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai
hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya.
B.
Rumusan
Masalah
Di dalam makalah
ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain:
1.
Pengertian
dari Wawasan Nusantara
2. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara
3. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan
nusantara
4. Wawasan nasional Indonesia
5. Hubungan wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia
6. Dinamika kewilayahan Indonesia
7. Sasaran Implementasi wawasan nusantara
8. Sosialisasi wawasan nusantara
9. Tantangan Implementasi wawasan nusantara
C.
Tujuan Penulisan
Makalah ini
mempunyai beberapa tujuan yaitu :
1.
Untuk
mengetahui pengertian dari wawasan nusantara
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dasar dari wawasan nusantara
3. Untuk mengetahui kedudukan,fungsi dan
tujuan wawasan nusantara
4. Untuk mengetahui wawasan nasional
Indonesia
5. Untuk mengetahui hubungan wawasan
nusantara sebagai
wawasan nasional Indonesia
6. Untuk mengetahui dinamika kewilayahan
Indonesia
7. Untuk mengetahui sasaran implementasi
wawasan nusantara
8. Untuk mengetahui sosialisasi wawasan
nusantara
9. Untuk mengetahui tantangan implementasi
dari wawasan nusantara
BAB II
PEMBAHASAN
A. Wawasan
Nusantara
1. Pengertian Wawasan Nusantara
·
Menurut Prof.Dr. Wan Usman
Wawasan
Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya
sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
·
Menurut Kelompok Kerja Lemhanas 1999
Wawasan
Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
nasional.
Sedangkan
pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara
sebagai geopolitik Indonesia adalah:
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional.
Wawasan
Nusantara telah diterima dan disahkan sebagai konsepsi politik kewarganegaraan
yang termaktub / tercantum dalam dasar-dasar berikut ini :
Ø TAP MPR Nomor
IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973
Ø TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 maret 1978 tentang GBHN
Ø TAP MPR nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983
Ruang lingkup dan
cakupan wawasan nusantara dalam TAP MPR tahun 1983 dalam mencapai
tujuan pembangunan nasionsal
meliputi :
v
Kesatuan Politik
v
Kesatuan Ekonomi
v
Kesatuan Sosial Budaya
v
Kesatuan Pertahanan
Keamanan
2.
Unsur
dasar Wawasan Nusantara
a. Wadah (contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat
serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.
b. Isi (content)
Merupakan aspirasi
bagsa yag berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang
terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
Isi menyangkut dua hal
yaitu:
1) Realisasi
aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan.
2) Persatuan
dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
c. Tata laku (Conduct)
Hasil interaksi antara wadah dan isi
wawasan nusantara yang terdiri dari:
1) Tata
laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari
bangsa Indonesia .
2) Tata
laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa
Indonesia.
Dengan latar belakang budaya, sejarah serta
kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan
strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi :
1.
Ke dalam
Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah
dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi
bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan
kesatuan.
Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan
kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek
sosial.
2. Ke luar
Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan
internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua
aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi
tercapainya tujuan nasional.
Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam
dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
3.
Kedudukan,
fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara
1) Kedudukan Wawasan Nusantara
a. Wawasan
Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang di
yakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan
penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
b. Wawasan
Nusantara dalam paradigma nasional secara struktural dan fungsional mewujudkan
keterkaitan hierarkis piramida dan secara instrumental mendasari kehidupan
nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2) Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan
nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi
penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut
Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam
bukunya pendidikan kewrganegaraan diperguruan tinggi menjelaskan bahwa fungsi wawasan nusantara:
a.
Membentuk
dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia
b. Merupakan
ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakkan dan strategi pembangunan
nasional
3) Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan
Nusantara bertujuan mewujudkan nasioanalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan
rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada
kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah (kepentingan
individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah tetap dihargai selama
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat
banyak).
Menurut
Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya pendidikan kewrganegaraan diperguruan tinggi menjelaskan bahwa tujuan wawasan nusantara
adalah :
a.
Tujuan
ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional yaitu aspek
alamiah dan aspek sosial
b.
Tujuan
keluar pada lingkungan bangsa dan Negara yang mengelilingi Indonesia ialah ikut
serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan
keadilan sosial dan perdamaian abadi.
B.
Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan Nasional Indonesia merupakan
wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasional secara universal.
Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan
geopolitik Indonesia.
1. Paham kekuasaan Indonesia
Bangsa Indoseia yang berfalsafah dan berideologi pancasila menganut
paham tentang perang dan damai : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi
lebih cinta kemerdekaan”. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan
ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung
benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa
Indonesia menyatakan bahwa : ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam
menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi
Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar
bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di
tengah-tengah perkembangan dunia.
2. Geopolitik Indonesia
Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang
dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan
damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia,
sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan,
yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan
pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang
esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut berperan sebagai
“pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung”
sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan
disebut negara kepulauan.
3. Dasar pemikiran wawasan nasional
Indonesia
Bangsa
Indonesia dalam menentukan wawasan
nasional mengembangkan dalam kondisi nyata. Indonesia dibentuk oleh pemahaman
kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang dan
kesejarahan Indonesia.
Untuk
penjelasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan
nasional Indonesia ditinjau dari:
Ø Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
Wawasan
nasional merupakan pancaran dari pancasila oleh kerena itu menghendaki
terciptanya kesatuan dan persatuan dengan tidak menghiangkan cirri,sifat dan
karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa,etnis dan
golongan).
Ø Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan nusantara
Wilayah
Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah
territorial yang dibuat oleh belanda yaitu “Territorial Zee en Maritime Kringen
Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana
lebar laut wilayah/territorial Indonesia adalah 3 mill diukur dari garis air
rendah masing-masing pulau Indonesia.
TZMKO
1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan
pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada 13 desember 1957
pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya: ”segala perairan di
sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau
yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas
atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara
Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan
nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik
Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal
asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu
kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.
Dalam
peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda, disebutkan
juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar
menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar
pada pulau-pulau dari wilayah Negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan
keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonantie 1939 tidak
berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau
serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.
Tujuan
deklarasi juanda sebagai berikut:
1) Perwujudan
bentuk wilayah Negara kesatuan republic Indonesia yang bulat dan utuh
2) Penentuan
batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan
3) Peraturan
lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara
kesatuan NKRI.
Sesuai dengan
hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 wilayah
perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
1.
Zona
Laut Territorial
Batas
laut territorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar
kearah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungakan
titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.
2.
Zona
Landas Kontinen
Landas
kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan
dari sebuah benua, kedalaman lautnya kurang dari 150 m. Adapun batas landasan
kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut.
3.
Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona
ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil kearah laut terbuka diukur
dari garis dasar. Pengumuman tentang ZEE dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
pada tanggal 21 maret 1980.
Melalui
konferensi PBB tentang hukum laut Indonesia ke-3 tahun 1982, pokok-pokok Negara
kepulauan berdasarkan Archipelago Concept Negara Indonesia diakui dan
dicantumkan dalam UNCLOS 1982. Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya
pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE dan Landas
Kontinen Indonesia.
Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan dengan menegakkan kedaulatan
dirgantara yaitu wilayah Indonesia secara vertical terutama dalam memanfaatkan
wilayah Geo Stationery Orbit ( GSO ) .
Ruang
udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan
sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi dimana suatu Negara mempunyai hak
yurisdiksi. Ruang udara, ruang daratan dan ruang lautan merupakan satu kesatuan
ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Ø Pemikiran berdasarkan aspek sosial
budaya bangsa Indonesia
Budaya
atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh
kekuatan budi manusia. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang
terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan
hubungan sosial antara anggota – anggotanya.
Berdasar
ciri dan sifat kebudayaan masyarakat Indonesia sangat hiterogen dan unik
sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran
nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Proses
sosial dalam menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi/
kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya
yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama
secara harmonis.
Ø Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan
Perjuangan
suatu bangsa dalam meraih cita – cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat
latar belakang sejarah.
Penjajahan
disamping menimbulkan penderitaan dan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka
yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo (1908 ) dan
sumpah pemuda (1928).
Wawasan
nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak
terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan
perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan
nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan
bangsa lain.
C.
Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Nasional Indonesia
Sebagai
bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan
membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.
Wawasan
nusantara sebagai wawasan nasional indonesia merupakan cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap
menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasinal
untuk mencapai tujuan nasional.
D.
Implementasi Wawasan Nusantara
Penerapan
Wawasan Nusantara harus tercermin
pada pola pikir,
pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.
a) Implementasi dalam kehidupan politik,
adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan
dinamis, mewujudkan
pemerintahan yang kuat, aspiratif,
dan dipercaya.
b) Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah
menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c) Implementasi dalam kehidupan sosial
budaya adalah menciptakan sikap batiniah
dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
d) Implementasi dalam kehidupan pertahanan
keamanan,adalah menumpuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela
Negara pada setiap WNI.
E.
Sosialisasi Wawasan Nusantara
a. Menurut sifat /cara penyampaian
1) Langsung = > ceramah, diskusi, tatap muka
2) Tidak langsung => media massa
b. Menurut metode penyampaian
1) Ketauladanan
2) Edukasi
3) Komunikasi
4) Integrasi
Materi Wasantara disesuaikan dengan
tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan
dipahami.
F.
Tantangan Implementasi Wasantara
1)
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan
peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan
nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara
maju dengan Bottom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan
Top Down Planning karena adanya
keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi Nasional (Pembangunan) yang tidak
merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas.
2)
Dunia
Tanpa Batas
a) Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi pola, pola sikap dan
pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan.
b) Kenichi Omahe dalam buku Borderless Word dan The End of Nation State menyatakan: dalam perkembangan masyarakat
global, batas-batas
wilayah negara dalam arti
geografi dan politik relatif masih tetap.
Perkembangan Iptek dan
perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat
merupakan tantangan Wawasan Nusantara , mengingat perkembangan tersebut akan
dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir , pola sikap dan pola
tindak didalam bermsyarakat , berbangasa dan bernegara.
3) Era Baru Kapitalisme
a. Sloan dan Zureker
Dalam
bukunya Dictionary of Economics
menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak
milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan
perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas
ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk
mencapai laba untuk
diri sendiri.
b. Lester Thurow
Dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk dapat bertahan
dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham
sosialis.
4) Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Indonesia Tentang Hak dan
Kewajiban
Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan
kewajiban yang sama. Hak
dan kewajiban dapat
dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
b. Kesadaran Bela Negara
Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang
dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan,
kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan
memelihara persatuan.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas kita dapat
menyimpulkan secara umum Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional,
dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam
lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Bangsa Indonesia memiliki berbagai
budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Berbagai perbedaan kebudayaan adalah
keanekaragaman budaya yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Namun tidak
dipungkiri bahwa keaneragaman budaya bisa saja menimbulkan berbagai konflik
yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu diperlukan Wawasan Nusantara sebagai
nilai dasar Ketahanan Nasional serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa.
B.
SARAN
Sebagai masyarakat Indonesia yang
telah memahami konsep Wawasan Nusantara, sebaiknya bisa menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Meskipun kebudayaan Indonesia sangat beragam, namun
sebaiknya tetap mementingkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta
kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara, untuk mencapai tujuan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
my-project-imam.googlecode.com/files/Pengertian
romdhoni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/.../2+Wawasan+Nusantara

Tidak ada komentar:
Posting Komentar